Pemkab Solok Segel Aktivitas Tambang Biji Besi PT Arosuka Mandiri, Diduga Langgar Aturan

oleh -281 views

Jika hal itu benar, tentu akan mencoreng nama baik PT Arosuka Mandiri dan merendahkan wibawa Pemkab Solok.

Bahkan, mantan Kepala DPM PTSP Naker Kabupaten Solok yang kini menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Solok, Erizal membuat surat pernyataan kalau dirinya mengetahui, menerbitkan, dan menandatangani surat Nomor 449/013/I-Ling/DPMPTSPNAKER-2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Sumiso-Batang Pamo kepada PT Arosuka Mandiri.

Surat pernyataan tersebut ditandangani Erizal di atas materai, tertanggal 26 Juni 2020.

Sebelumnya, Bupati Solok 2016-2021, Gusmal, Dt Rajo Lelo, mengaku sangat kecewa dengan PT Arosuka Mandiri, investor yang akan mengerjakan proyek pertambangan biji besi di Nagari Tanjung Balik Sumiso, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok.

Bupati Solok yang menjabat periode kedua dan hanya sekira 7 bulan lagi berakhir masa jabatannya tersebut, menyebut PT Arosuka Mandiri tak memiliki tanggung jawab, sehingga menimbulkan kegaduhan dan kerugian di masyarakat secara ekonomi.

Kekecewaan Bupati Gusmal itu terlihat saat Rakor Pemkab Solok tekait pembahasan masalah jalan Nagari Taruang Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi ke Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki oleh PT Arosuka Mandiri, di Guest House Arosuka, Jumat (19/6/2020).

“PT Arosuka Mandiri sudah 2 kali ditegur, tetapi tidak ada respon terkait dengan penggunaan akses jalan. Jika yang bersangkutan masih belum mengindahkan surat Bupati, maka instruksi Bupati selanjutnya akan diiringi dengan tindakan dari Pol PP, camat serta Forkopimcam,” ancam Gusmal geram.

Dalam rapat Bupati Gusmal menyebut PT Arosuka Mandiri tak satupun memenuhi izin, kecuali dari Gubernur untuk izin tambang.

Akibat dari penggunaan jalan yang tak bertanggungjawab itu, menyebabkan jalan rusak parah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar juga dirugikan secara ekonomi.

“Masyarakat mayoritas hidup sebagai petani jadi kesulitan berbudidaya terutama dalam membawa pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya. Warga di sana terkendala memasarkan hasil pertanian mereka karena buruknya akses transportasi,” sebut Gusmal.