Pembahasan Perubahan APBD Solok Bersama Komisi DPRD Dinilai Bertentangan

oleh -1.034 views
Pengacara muda Rengga Permata, SH menilai pembahasan perubahan APBD tahun 2021 oleh komisi-komisi DPRD dan OPD Pemko Solok bertentangan dengan PP RI no 12 tahun 2019. (Foto: Ist)

Patrolmedia.co.id, Solok – Pengacara muda Rengga Permata, SH menyebut pembahasan perubahan APBD tahun 2021 oleh komisi-komisi DPRD Solok bersama mitra kerjanya dengan OPD Pemko Solok dinilai bertentangan dengan PP RI no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dimana didalam PP no.12 pasal 115 ayat (1) yang berbunyi, Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Artinya, setiap pembahasan APBD, pihak pemerintah daerah melalui TAPD melakukan pembahasan anggaran dengan Banggar DPRD, “bukan dengan Komisi DPRD,” kata Rengga kepada patrolmedia.co.id, Kamis (9/9/2021).

Ia melanjutkan, hal itu juga didukung dengan peraturan DPRD Kota Solok no.1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, pasal 69 huruf (e) Banggar bertugas membahas bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas flafon anggaran sementara yang disampaikan Wali Kota.

Tugas fungsi komisi di peraturan tata tertib DPRD, pasal 63 yaitu, memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kemudian mengawasi pelaksanaan perda sesuai ruang lingkup tugas komisi. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan lainnya. Kata Rengga.

“Jadi pembahasan pada tanggal 8-9 September 2021 anatara DPRD dan Pemko Solok itu, sangat bertentangan dengan PP no 12 tahun 2019. Karena PP no 12 tersebut adalah acuan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah,” jelas Rengga.

“Dan peraturan tata tertib DPRD adalah acuan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota DPRD,” sambungnya.

Rengga menambahkan, dengan semakin terkurasnya APBD oleh kegiatan pembahasan APBD tersebut, yang biasanya hanya TAPD bersama Banggar saja, tentu banyak melibatkan pihak baik anggota DPRD maupun para OPD.