Patrolmedia.co.id, Solok – Wali Kota Solok Zul Elfian mengikuti rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Barat, Di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (21/6).
Dalam rapat itu, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengingatkan soal peran penting kepala daerah mewujudkan tujuan negara.
“Ini bagaimana menjaga dan menjamin stabilitas politik dan keamanan untuk menjamin keselamatan seluruh warga dari ancaman dan gdan menjamin kepastian kemudahan investasi serta perizinan usaha,” kata Firli.
Termasuk juga, lanjutnya, dalam melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional serta mewujudkan aparatur yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Maka sangat diharapkan para kepala daerah dapat memainkan peran penting ini,” kata Firli.
Ia memapar, 7 indikator pembangunan nasional, seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita serta angka genio ratio.
Selanjutnya, langkah pemberantasan korupsi dengan cara pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dan pendekatan penindakan.
Untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi, Firli menyebut pihaknya (KPK) telah bekerjasama dengan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.
“Dan kerja kita selama ini harus terukur, sejauh mana angka integritas, serta kita ukur juga indeks perilaku korupsi,” katanya.
Sementara Survei Penilaian Integritas (SPI) juga telah dilakukan oleh KPK, dimana provinsi Sumbar berada di posisi 7 dengan angka indeks SPI sebesar 75,44%.
“Survei ini dilakukan ke individu, institusi dan kementerian lembaga. Semoga Sumbar tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tetap mencegah segala bentuk praktek-praktek korupsi,” pungkasnya.
Penulis: Niko Irawan
Editor: Yogi Subroto
