Info Terkini
PWI Kepri akan menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov) di Batam pada 22-23 Februari 2025 ----- Download jadwal imsakiyah ramadan 2025 yang dirilis Kemenag ----- Bos Golden Prawn, Abi sebut pelabuhan Ferry Bengkong akan dioperasikan 20 Februari 2025 ----- Pengembang perumahan Central Hills Batam tak hadiri RDPU di DPRD Batam terkait pendirian Masjid yang tak kunjung dibangun ----- Pemprov Kepri merampungkan persiapan pelantikan Ansar Ahmad dan Nyanyang ----- Kemenag akan gelar sidang Isbat menetapkan awal Ramadan 2025 pada Februari ini

Pemerintah Akan Pangkas Anggaran Infrastruktur Untuk Biaya Makan Bergizi Gratis

banner 120x600
Makan Bergizi Gratis
Siswa tingkat SD menyantap makanan dalam program makan bergizi gratis. RI membiayai program itu sebesar Rp71 triliun. (Foto: Antara)

Patrolmedia.co.id, Jakarta – Pemerintah RI akan memangkas anggaran infrastruktur untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Namun, secara resmi pemerintah belum merilis besaran pemangkasan dana tersebut.

Melansir CnnIndonesia, Kamis (16/1/25), sebelumnya pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun, seperti yang tertuang di APBN 2025. Namun nominal itu turun dibanding APBN 2024 yang dianggarkan Rp423 triliun.

Jika pemangkasan dilakukan, dengan begitu anggaran infrastruktur lebih kecil dari Rp400 triliun pada 2025 ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan anggaran negara akan pakai untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya pada 2025 ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

“Infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, tapi tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector (swasta),” kata Thomas Rabu (15/1).

Ia menyampaikan, ada kemungkinan anggaran perlu ditambahkan, meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.

Walaupun ada pemotongan anggaran, Thomas menyebut pembangunan infrastruktur akan tetap jadi program utama pemerint

Untuk infrastruktur, pemerintah berencana pembiayaan proyek mengandalkan investor.

Ia menjelaskan, pemerintah, nantinya akan lebih banyak mengajak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Ini yang mau digiatkan karena APBN akan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mungkin tidak bersifat komersial,” kata Thomas.

Ia menambahkan, semua yang bersifat penting, program-program prioritas tahun ini sebenarnya menjadi tugas pemerintah.

“Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, harus,” pungkasnya.

 

Editor: Fatmi Rahim

 

 

banner 325x300