Info Terkini
PWI Kepri akan menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov) di Batam pada 22-23 Februari 2025 ----- Download jadwal imsakiyah ramadan 2025 yang dirilis Kemenag ----- Bos Golden Prawn, Abi sebut pelabuhan Ferry Bengkong akan dioperasikan 20 Februari 2025 ----- Pengembang perumahan Central Hills Batam tak hadiri RDPU di DPRD Batam terkait pendirian Masjid yang tak kunjung dibangun ----- Pemprov Kepri merampungkan persiapan pelantikan Ansar Ahmad dan Nyanyang ----- Kemenag akan gelar sidang Isbat menetapkan awal Ramadan 2025 pada Februari ini

Indonesia Butuh Rp17.820 Triliun Untuk Bangun Pembangkit Listrik Hingga 2060

Kebutuhan tersebut sudah menyesuaikan program Prabowo untuk mencapai swasembada energi

banner 120x600
Indonesia
Lokasi PLTG Panaran PLN Batam yang dikelola PT Mitra Energy Batam (MEB). (Foto: Patrolmedia)

Patrolmedia, Jakarta -:- Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi senilai US$1,1 triliun atau sekitar Rp17. 820 Triliun untuk membangun pembangkit listrik hingga 2060.

Anggaran itu untuk merealisasikan misi besar sektor listrik yang dirumuskan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan dalam RUKN kebutuhan tersebut sudah menyesuaikan program Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada energi.

“Untuk merealisasikan misi besar RUKN dibutuhkan investasi sebesar US$1,1 triliun hingga 2060,” kata Yuliot saat RPD dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (23/1), dikutip dari CnnIndonesia.

Yuliot menjelaskan nilai yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tersebut sekitar US$30 miliar atau setara Rp486 triliun per tahun.

Untuk memenuhi target tersebut termasuk konversi energi fosil ke energi hijau, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk kontribusi swasta, seperti disampaikan Yuliot.

RUKN 2025-2060 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh PT PLN Persero dan pemegang wilayah usaha lainnya.

RUKN lanjut dia, disusun dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur existing, pembangkit dan transmisi serta rencana proyek di setiap daerah sebagai baseline.

Selanjutnya, dipertimbangkan juga melalui perhitungan kebutuhan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, hilirisasi, sentra kelautan, perikanan dan destinasi pariwisata prioritas.

Setelah itu, kebijakan RKUN juga mempertimbangkan langkah mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) di setiap wilayah.

“Untuk mewujudkan mimpi besar bangsa ini, kami sadar diperlukan dukungan semua pihak dalam upaya bersama menuju transisi energi berkelanjutan dan pencapaian net zero emission,” ucapnya.

Yuliot menyebut pemerintah juga menargetkan hingga 2026, konsumsi listrik per kapita bisa mencapai 5.038 KwH, sesuai target dari Kebijakan Energi Nasional (KEN).

“Untuk tahun 2060 mendatang, kita targetkan sebesar 5.038 kWh masih dalam rentang skenario KEN,” kata Yuliot.

 

 

Editor: Fatmi Rahim

banner 325x300