Patrolmedia, Jakarta -:- Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menindak aksi premanisme dan ormas pengganggu investasi.
Pemerintah juga membuka kanal pengaduan agar masyarakat dan pengusaha bisa melaporkan tindakan premanisme dan ormas bermasalah.
Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan saat Rakor Lintas Kementerian dan Lembaga di Ruang Rapat Nakula, Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (6/5/25).
“Kami membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta membina ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi,” tegas Budi, dalam keterangannya.
“Satgas ini melibatkan TNI, Polri dan seluruh instansi terkait dalam satu komando terpadu dan responsif,” sambungnya.
Rapat yang dipimpim Menko Budi Gunawan itu tengah menggodok penanganan ormas yang bermasalah dan penghambat investasi di RI.
Budi Gunawan dengan tegas menyampaikan, pemerintah tak ragu menindak berbagai bentuk premanisme dan aksi ormas yang meresahkan masyarakat apalagi mengganggu investasi.
“Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” sebutnya.
Budi Gunawan membeber, keberadaan ormas-ormas bermasalah tersebut telah nyata mengganggu iklim investasi, sehingga menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.
“Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapnya.
Budi pun mengimbau masyarakat dan pengusaha untuk melaporkan aksi premanisme dan ormas yang meresahkan.
“Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan,” sebut Budi.
“Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman,” lanjutnya.
Budi menyatakan langkah pembentukan Satgas Terpadu diambil karena sejalan dengan agenda strategis nasional.
Yang mana, menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan ekonomi serta meningkatkan daya saing investasi.
“Negara hadir secara nyata untuk memberi rasa aman dan kepastian hukum.”
Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.
Editor: Erwin Syahril
