Patrolmedia, Jakarta – Usai didemo besar-besaran, DPR RI pangkas tunjangan yang selama ini dinikmati para wakil rakyat itu.
Video: DPR RI Umumkan Pemangkasan Sederet Tunjangan Dewan
Kesepakatan pemangkasan tunjangan itu sekaligus menjawab 17 tuntutan rakyat dengan batas waktu jatuh pada Jumat (5/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, beberapa tunjangan dan fasilitas, seperti tunjangan listrik dan telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi, akan dipangkas.
Dasco menegaskan keputusan itu diambil lewat rapat Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi.
“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan, a. biaya listrik, b. jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” kata Dasco saat konferensi pers menjawab 17 tuntutan rakyat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9), dikutip dari kanal DPR RI.
Dasco juga menyatakan, DPR RI sepakat untuk menyetop tunjungan perumahan anggota DPR RI sebesar 50 juta per bulan, terhitung 31 Agustus 2025.
Kunjungan ke luar negeri juga dimoratorium, kecuali jika memang ada undangan resmi kenegaraan.
“DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” katanya.
Kesepakatan keempat yang dibacakan Dasco adalah anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya, tidak akan mendapat bayaran hak-hak keuangannya.
Kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti, penonaktifan beberapa anggota DPR yang telah dilakukan oleh partai politik.
Tindak lanjut ini melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik yang telah memulai pemeriksaan anggota DPR RI tersebut.
“Enam, DPR RI akan memperkuat transparansi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” ucap Dasco.
Publik sebelumnya memang gerah. Bocoran data menunjukkan, anggota DPR bisa bawa pulang lebih dari Rp100 juta per bulan.
Angka itu bikin masyarakat mendidih, apalagi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang lagi melemah.
Masyarakat pun akhirnya menuntut DPR menghentikan segala tunjangan yang dianggap “asal nempel” dan tidak penting.
Selama ini, gaji pokok anggota DPR sebenarnya kecil, namun lantaran ditambah berbagai tunjangan dan fasilitas, menjadi selangit.
