Patrolmedia, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya memberantas praktik tambang ilegal (illegal mining) yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyaksikan Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin (6/10/2025).
Menurut Prabowo, aparat penegak hukum telah menindak tegas para pelaku yang terlibat.
“Yang terlibat sudah dihukum, dan kejaksaan telah menyita 6 smelter beserta tumpukan tanah jarang dan ingot timah,” kata Prabowo, dikutip dari siaran Sekretariat Presiden.
Dari hasil penyitaan tersebut, nilai aset yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun.
Namun, Prabowo menilai potensi nilai ekonomis dari tanah jarang jenis monasit yang belum diurai bisa jauh lebih besar.
“Monasit itu satu ton bisa bernilai ratusan ribu dolar AS. Limbah yang ditemukan jumlahnya puluhan ribu ton, mendekati 40 ribu ton,” jelasnya.
Presiden memperkirakan total potensi kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal ini mencapai sekitar Rp300 triliun.
“Kerugian negara sudah berjalan hingga Rp300 triliun, dan sekarang kita hentikan,” tegasnya.
Prabowo mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum, TNI, Bakamla, dan Bea Cukai dalam menyelamatkan aset negara tersebut.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, dan Kejaksaan Agung yang telah bekerja keras. Ke depan, ratusan triliun rupiah kekayaan negara bisa diselamatkan untuk rakyat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Ini bukti pemerintah serius membasmi penyelundupan dan illegal mining. Kita tegakkan hukum, dan kita tidak peduli siapa pun yang terlibat,” ujar Prabowo.
Prabowo meminta seluruh aparat untuk melanjutkan upaya penegakan hukum dan penyelamatan aset negara.
“Teruskan! Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya.
(Iwn/Ft)
