APBD Kepri Diproyeksi Rp3,7 Triliun pada Tahun 2026

Apbd kepri
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan Dokumen Rancangan KUA PPAS APBD Kepri Tahun 2026 kepada Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan. (Foto: Biro Adpim Kepri)
Apbd kepri
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan Dokumen Rancangan KUA PPAS APBD Kepri Tahun 2026 kepada Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan. (Foto: Biro Adpim Kepri)

Patrolmedia, Tanjungpinang – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kepri tahun 2026 diproyeksi sebesar RP3,7 tiriliun.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, proyeksi besaran APBD Kepri tahun 2026 terdiri dari Belanja Daerah sebesar Rp3,967 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp231,55 miliar.

Biaya transfer pusat ke Provinsi Kepri ditargetkan sebesar Rp1,46 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp495 miliar.

“Melaui KUA PPAS kami berharap dapat dilakukan pembahasan penyesuaian dana transfer pada pendapatan agar anggaran sehingga dapat digunakan maksimal dalam pembangunan daerah,” kata Ansar saat Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kepri tahun 2026 di DPRD Kepri, Senin (6/10/2025).

Ia menekankan penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD Kepri tahun 2026 ini penting sebagai permulaan penyusunan anggaran yang didasarkan RKPD dan diajukan untuk dibahas bersama DPRD Kepri baik untuk terkait pendapatan, pembiayaan, asumsi, arah kebijakan pembiayaan dan strategi dalam pembiayaan pada APBD 2026.

“Melalui KUA-PPAS ini juga disusun berdasarkan RKPD yang sesuai RPJMD 2025-2029, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks rasio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka serta arah pembangunan Kepri,” ujar Ansar.

Fokus di 3 Akselerasi

KUA PPAS disebut Ansar berfokus pada 3 peningkatan akselerasi pembangunan, baik akselerasi pembangunan ekonomi yang berbasis maritim, akselerasi pembangunan pemerataan infrastruktur agar wilayah serta akselerasi pembangunan reformasi birokrasi dalam sinergitas program pembangunan antar wilayah.

“Tak hanya itu, pada APBD Kepri tahun 2026 ini juga diupayakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penggunaan cermat dana transfer, pemenuhan belanja wajib, belanja fungsi daerah seperti pendidikan, kesehatan pelayanan serta pemenuhan belanja pegawai, memberikan dukungan pada program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, Penurunan angka kemiskinan, serta Program-program Nasional di daerah, ” tegas Ansar.

Ia berharap pembahasan KUA-PPAS segera dilaksanakan untuk ditetapkan dalam nota Kesepakatan APBD tahun 2026.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari Ansar dan Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dahlan.

Rapat diikuti 33 Anggota DPRD Kepri, unsur Forkominda, dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.

 

(Iwn/Ft)