Momen Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang Viral di Media Sosial
Momen menarik terjadi saat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terlambat menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13 triliun dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Acara ini digelar di Gedung Kejaksaan Agung RI, pada Senin (20/10/2025) pagi. Kejadian tersebut langsung menjadi viral di media sosial.
Purbaya datang terlambat, hingga membuatnya nyaris melakukan push-up di depan Presiden Prabowo Subianto. Dalam video TikTok yang dibagikan oleh akun resmi milik Purbaya, momen ketika ia tiba terlambat tampak penuh kepanikan. Presiden Prabowo Subianto terlihat sudah hadir lebih dulu bersama Jaksa Agung RI St Burhanuddin. Di hadapan setumpuk uang hasil pengungkapan kasus korupsi, Prabowo berbincang dengan Jaksa Agung.
Selain itu, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah beberapa menit, Purbaya yang baru saja tiba berlari dari parkiran menuju Gedung Kejaksaan Agung sambil membawa map kuning. Ia tiba di tempat acara dan segera menghampiri Presiden.
Purbaya memberi salam hormat kepada Presiden, lalu membungkuk seperti orang meminta maaf. Tiba-tiba, ia mencoba mengambil sikap push-up di depan Prabowo. Namun, Prabowo langsung mencegahnya dengan menepuk bahu Purbaya.
Setelah acara, Purbaya memberikan wawancara kepada awak media di kantornya pada Senin sore. Dengan sedikit bercanda, ia menyebut bahwa pagi tadi hampir diminta push-up oleh Presiden karena terlambat.
“Tadi hampir aja gue disuruh push up sama Pak Presiden,” kata Purbaya. “Aduh gue udah mau gini,” tambahnya sambil memeragakan sikap push-up. Ketika Prabowo mencegah Purbaya melakukan push-up, Presiden rupanya mengingatkan agar Menkeu ke depan jangan datang terlambat lagi.
“Untung enggak jadi, katanya jangan terlambat lagi,” ucap Purbaya sambil tertawa. Ia mengaku tidak bisa lama melakukan wawancara karena harus menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara yang dipimpin oleh Prabowo.
Purbaya menjelaskan bahwa ia tidak ingin terlambat lagi seperti pagi tadi. “Nanti terlambat lagi. Nanti gue suruh push up, malu gue,” ujarnya. Akhirnya, Purbaya meninggalkan awak media yang masih menghujaninya dengan berbagai pertanyaan.
Perintah Prabowo untuk Purbaya di Istana
Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Prabowo memberi perintah kepada Purbaya. Ia meminta Menkeu mengalokasikan sebagian dari uang sitaan kasus korupsi crude palm oil (CPO) senilai Rp 13 triliun untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan,” kata Prabowo. “Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” lanjutnya.
Presiden mengatakan bahwa anggaran LPDP akan ditambah dari uang sisa efisiensi hingga hasil rampasan kasus-kasus korupsi. “Uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” ucapnya.
Prabowo ingin Indonesia bisa mengejar negara-negara lain di bidang pendidikan. Oleh karenanya, ia ingin ada beasiswa bagi pelajar Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menggagas SMA Garuda demi masa depan anak bangsa.
“Karena itu segala upaya akan kita lakukan untuk mengejar ini,” tuturnya.
Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara
Sebagai informasi, penyerahan uang senilai Rp 13.255.244.538.149,00 (Rp 13,2 triliun) hasil penyitaan kasus korupsi perizinan ekspor crude palm oil dilakukan secara simbolis. Uang tersebut diserahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Purbaya dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Adapun uang sitaan yang diserahkan oleh Jaksa Agung kepada pemerintah merupakan hasil korupsi yang dilakukan oleh tiga korporasi yakni Wilmar Group, Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang itu diserahkan kepada Kejagung sebagai hukuman pidana uang pengganti yang dibebankan kepada mereka selama proses hukum di Pengadilan.
Sementara itu dalam paparannya, Jaksa Agung menjelaskan bahwa total uang korupsi yang disita dari tiga korporasi itu sejatinya senilai Rp 17 triliun. Namun Rp 4,4 triliun sisanya dikatakan Burhanuddin saat ini masih dalam tahap penagihan kepada dua terdakwa korporasi tersebut yakni Musimas dan Permata Hijau Group.
