Patrolmedia, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto merilis 17 paket ekonomi 2025 untuk menggesa pertumbuhan nasional dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada 8 program utama yang dijalankan pada 2025.
Kemudian 4 program yang akan dilanjutkan pada 2026, dan 5 program lainnya dikhususkan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
“Dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama magang lulusan perguruan tinggi targetnya 20 ribu peserta. Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum selama 6 bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar,” kata Airlangga di Istana Presiden, Senin (15/9/2025), dikutip dari laman Kemenkeu.
Airlangga menyebut pemerintah juga memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
Program ini menargetkan penerima manfaat sebanyak 552 ribu pekerja dengan kucuran dana Rp120 miliar.
Kemudian, program bantuan pangan 10 kilogram beras yang akan disalurkan pada Oktober dan November dengan anggaran Rp7 triliun.
Lalu, subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan fasilitas jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm) bagi pekerja bukan penerima upah (informal), yaitu pengemudi ojek online, supir, dan kurir dengan target penerima manfaat 731.361 orang.
Pemerintah juga menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3%.
Selanjutnya, pemerintah mempercepat integrasi sistem K/L dengan OSS serta penyederhanaan tata ruang (RDTR) untuk mendukung investasi dan menyiapkan pilot project ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, salah satunya Jakarta.
Program ini memberikan kepastian perpajakan bagi UMKM dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5% hingga 2029.
“Tidak lagi diperpanjang per tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” kata Airlangga.
Berikut daftar (Program 8+4+5) atau 17 paket ekonomi yang diluncurkan:
A. 8 Program Akselerasi Program 2025
- Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
- Perluasan PPh Pasal 21 DTP => untuk Pekerja di sektor terkait Pariwisata
- Bantuan Pangan periode Oktober – November 2025
- Diskon luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/OJOL (termasuk Ojek Pangkalan, Supir, Kurir, dan Logistik) selama 6 bulan
- Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerajaan
- Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU
- Program Deregulasi –> Implementasi PP28/2025
- Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk Gigs UMKM
B. 4 Program yang Akan Dilanjutkan di Program 2026
- Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM
- Perpanjangan PPh 21 DTP –> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
- PPh Pasal 21 DTP –> untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026)
- Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU)
C. 5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
- Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)
- Replanting di Perkebunan Rakyat
- Kampung Nelayan Merah Putih
- Revitalisasi Tambak Pantura
- Modernisasi Kapal Nelayan
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, pemerintah juga telah membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi.
Tim ini, kata Purbaya, akan memantau pelaksanaan seluruh program strategis Presiden Prabowo, sekaligus menjadi jalur komunikasi dengan dunia usaha.
“Kami terbuka menerima masukan dari sektor swasta agar hambatan investasi bisa segera dihilangkan. Harapannya, pertumbuhan swasta dan pemerintah bisa berjalan beriringan,” sebutnya.
(Ipl/Ft)
