Patrolmedia, Tanjungpinang – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan keluhannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait pemangkasan alokasi dana transfer ke Daerah Kepri (TKD).
Keluhan itu disampaikan Ansar dalam aksi protes Gubernur se-Indonesia kepada Menkeu Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
“Berkurangnya alokasi dana transfer pusat ke Provinsi Kepri tahun 2026 menjadi Rp1,467 triliun, berkurang sebesar Rp534 miliar dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp2,001 triliun berdampak sangat berat bagi APBD,” ungkap Ansar.
Ansar menyebut pemotongan dana TKD berdampak pada postur APBD Provinsi Kepri pada tahun 2026.
Padahal, APBD Kepri tahun 2026 yang semula sudah dirancang sebesar Rp3,967 triliun, kini hanya menjadi Rp3,471 triliun saja.
Ansar pun mengutarakan keberatannya atas pengurangan dana TKD yang berdampak menghambat pembangunan dan perekonomian di Kepri.
“Terus terang saja rata-rata di seluruh daerah dengan adanya penurunan alokasi dana transfer ke daerah ini, pemerintah daerah harus memangkas dan menunda berbagai program pembangunan,” kata Ansar.
Bahkan, lanjutnya, akan berdampak pada penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Untuk itu, Ansar meminta Menkeu Purbaya perlu mempertimbangkan kembali rencana pemangkasan tersebut.
“Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan, serta kemampuan fiskal daerah,” kata Ansar kepada Purbaya.
Sebelumnya, Ansar telah memproyeksikan APBD Kepri Tahun 2026 sebesar Rp3,7 tiriliun.
Anggaran itu dibahas dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA PPAS di gedung DPRD Kepri pada Senin (6/10/2025).
Melalui rancangan KUA PPAS APBD Kepri 2026, Ansar berharap dana TKD disesuaikan kembali agar penggunaan anggaran dapat dipakai maksimal untuk pembangunan daerah.
“Dana transfer harus dipergunakan secara cermat dan tepat,” tegasnya.
Meski dipangkas, Ansar tetap berupaya tampil tegar. Ia berupaya untuk pembangunan Kepri 2026, akan berfokus di 3 akselerasi yaitu ekonomi maritim, pemerataan infrastruktur wilayah, dan reformasi birokrasi.
Namun, tanpa sokongan dana pusat yang cukup, akselerasi itu mungkin berubah jadi sekadar “jalan kaki cepat”.
Pemprov Kepri pun diminta mencari cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski warga berharap bukan dengan menaikkan pajak atau retribusi.
Ansar menyebut APBD 2026 tetap memprioritaskan belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, sambil mendukung program nasional.
Masalahnya, dengan uang yang kian menipis, setiap rupiah kini harus bekerja lembur.
Kepri harus siap hidup sederhana di tahun anggaran baru, sebab ketika pusat menutup keran, daerah mau tak mau harus belajar menadah dengan hemat.
Editor: Erwin Syahril
