Patrolmedia.co.id, Solok – Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok resmi menjadi Kampung Pengawas Pemilu.
Deklarasi itu dilakukan Ketua Bawaslu Sumbar diwakili koordinator divisi Pencegahan Parmas dan humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi di Aula Kantor Lurah Nan Balimo, Sabtu (10/12/22).
Muhammad Khadafi mengatakan, Kampung Pengawas Pemilu di kelurahan Nan Balimo jadi titik ketiga, dari 10 titik yang ada di Sumbar.
“Kegiatan ini bentuk pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif yang di canangkan Bawaslu, maka kami harus melakukannya untuk pemilu yang bermartabat dan berkualitas,” kata Khadafi.
Ia memapar, semangat kampung pengawas pemilu upaya melibatkan komponen masyarakat, untuk berpartisipasi aktif mengawal jalannya tahapan pemilu serentak 2024.
“Kampung pengawas pemilu juga sebagai upaya mendekatkan fungsi bawaslu kepada masyarakat,” kata dia.
Ia mengatakam, Bawaslu juga memiliki pojok pengawasan yang dapat dijadikan sebagai media bagi masyarakat untuk mengetahui serta belajar terkait literasi pengawasan dan penegakkan keadilan pemilu.
“Saya berharap kampung pengawas pemilu ini dapat dijadikan media bagi masyarakat untuk belajar terkait pengawasan pemilu seperti halnya pojok pengawasan,” tutup Khadafi.
Deklarasi itu diharapkan menjadi prototipe bagi kelurahan, kecamatan atau kabupaten kota lain dengan menghadirkan pojok pengawasan ditengah publik.
Deklarasi kampung pengawas pemilu bisa meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pemilu yang ada di Kota Solok, khususnya di Kelurahan Nan Balimo.
Asisten I Sekda Kota Solok, Nova Elfino mengatakan, kegiatan deklarasi kampung pengawas pemilu ini pertama kalinya diadakan di Kota Solok.
Ia berharap kegiatan serupa dapat diikuti kelurahan lainya agar warga Solok dapat berpartisipasi mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
“Dengan diadakanya kegiatan ini, bawaslu Sumbar bersama masyarakat Nan Balimo bertekad mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur dan adil, Mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai, tanpa adanya informasi Hoax, politisasi SARA, dan politik Uang, mewujudkan Pengawasan Pemilu Partisipatif oleh Masyarakat,” terangnya.
“Masyarakat harus berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran Pemilu,” kata Nova. (Abak)
