Patrolmedia, Jakarta -:- Ekonomi Indonesia dipastikan masih kuat menghadapi tantangan di tengah ketidakpastian ekonomi global, akibat serangan perang dagang yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun media sosial Instagramnya @smindrawati, Sabtu (15/3/25), seperti dikutip DetikFinance.
“Perang dagang melalui kenaikan tarif diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara yang dulu adalah sekutu: Canada, Eropa, Mexico dan juga terhadap RRT, menimbulkan reaksi retaliasi dan resiprokalitas,” tulis Sri Mulyani.
“Setiap negara harus bekerja keras melindungi kedaulatan dan kepentingan masing-masing – tidak terkecuali Indonesia,” jelasnya.
Sri Mulyani menyebut di tengah eskalasi perang dagang, ekonomi Indonesia masih mampu bertahan positif.
Kondisi tersebut terbukti dari hasil kinerja pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 yang masih diatas 5%.
Lalu, angka inflasi rendah dan neraca pembayaran 2024 surplus US$ 7,2 miliar atau naik 14,2% dari tahun sebelumnya.
Dengan begitu, menjadi petunjuk lain kalau ekonomi RI masih kuat.
“Posisi Keseimbangan tetap baik dengan surplus Neraca Perdagangan Januari 2025 naik 78% (US$ 1,5 milyar ) dibanding tahun 2024 hingga mencapai US$ 3,5 miliar,” tulisnya.
Baca juga: Tiongkok Membalas Tarif Trump, Google juga Bakal Diselidiki
Menkeu menyampaikan APBN hingga Februari 2025 defisit sebesar Rp 31,2 triliun. Hal itu terjadi karena penerimaan negara masih kecil dari pengeluaran.
Pendapatan negara per Februari 2025 baru mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% target.
Sedangkan untuk belanja negara di dua bulan pertama 2025 sudah mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari pagu anggaran.
Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini penerimaan memang masih mengalami perlambatan, terutama karena moderasi harga komoditas.
Kendati begitu, berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan negara.
“Belanja negara tetap on track, dengan efisiensi, namun tetap menjaga belanja bantuan sosial dan kepentingan serta kebutuhan rakyat,” kata Sri Mulyani.
“APBN tetap agile sebagai instrumen penting untuk menjaga kinerja ekonomi serta mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Editor: Fatmi Rahim
