Patrolmedia, Jakarta -:- TNI tengah menyebarkan satuan intelijen militer untuk menghimpun data dan informasi preman berkedok ormas yang marak belakangan ini meresahkan masyarakat dan pelaku usaha.
Intelijen itu adalah Tim Penyelidikan dan Pengamanan Fisik atau Lidpamfik yang akan turun ke lapangan guna mendapat informasi valid terkait premanisme berpakaian ormas.
“Untuk terkait dengan ini, kita memang ada fungsi di sini adalah Lidpamfik. Ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen yang lain,” ujar Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto, dilansir Kompas, saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/25).
Mayjen Yusri Nuryanto membeber, pengerahan tim intelijen ini sebagai langkah konkret TNI untuk memberantas aksi premanisme yang kerap meresahkan investasi di Indonesia.
Nantinya, satuan intelijen tersebut akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.
Dijelaskan Yusri, tim intelijen yang sudah mendapatkan data informasi, selanjutnya akan diserahkan kepada penegak hukum (Kepolisian) untuk menindak preman tersebut.
“Terkait dengan kalau memang di ormas itu ada mereka, tentunya orang sipil ya. Nanti yang menangani adalah dari kepolisian,” katanya.
Mayjen Yusri pun tak tebang pilih kalau nantinya didapati adanya keterlibatan oknum anggota TNI yang memback-up ormas tersebut.
“Maka polisi militer yang bakal menangani proses hukum,” pungkasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menindak aksi premanisme dan ormas pengganggu investasi.
Pemerintah juga memfasilitasi kanal pengaduan agar masyarakat dan pengusaha bisa melaporkan tindakan premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas).
“Kami bentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta membina ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi,” tegas Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangannya, saat Rakor Lintas Kementerian dan Lembaga di Ruang Rapat Nakula, Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (6/5/25).
Budi Gunawan dengan tegas menyampaikan, pemerintah tak ragu menindak berbagai bentuk premanisme dan aksi ormas yang meresahkan masyarakat apalagi mengganggu investasi.
“Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapnya.
Masyarakat dan pengusaha di imbau untuk segera melaporkan jika didapati aksi premanisme dan ormas yang meresahkan tersebut.
“Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan,” sebut Budi.
“Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman,” tambahnya.
Editor: Erwin Syahril
