Laporan Dodi Hendra ke KPK Menuai Polemik di DPRD Kabupaten Solok

oleh -308 views
Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra menunjukkan tanda terima KPK atas laporannya terkait dugaan korupsi Bupati Solok Epyardi Asda. (Foto: Ist) 

Patrolmedia.co.id, Solok – Laporan Dodi Hendra ke KPK terkait dugaan korupsi Bupati Solok, menuai polemik di internal DPRD Kabupaten Solok.

Laporan Dodi Hendra ke KPK yang menuai polemik itu datang dari Fraksi NasDem, pasca keluarnya pemberitaan soal laporan Dodi Hendra ke KPK, terkesan keberatan dalam upaya memberantas tindakan korupsi di Kabupaten Solok.

Selain itu, Fraksi Nasdem juga menyayangkan penggunaan kop surat DPRD Kabupaten Solok dalam pelaporan ke KPK oleh Ketua DPRD Dodi Hendra pada Kamis (9/6/2022).

Menurut Fraksi Nasdem, rencana pelaporan tersebut tidak pernah dibicarakan di lembaga DPRD, apalagi dengan memakai kop surat DPRD, dan tindakan itu seolah-olah adalah keputusan lembaga.

Menanggapi hal itu, Dodi Hendra
penggunaan kop surat itu demi kepentingan masyarakat Kabupaten Solok bukan untuk kepentingan dirinya.

Ia mengatakan, faksi-fraksi boleh saja berpandangan lain atas pemakaian kop surat DPRD.

“Namun, dalam pelaporan Bupati Solok Epiyardi Asda ke KPK ini, saya hanya menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai anggota DPRD,” ujar Dodi Hendra melalui sambungan selulernya, Jumat (10/6/2022)

Dodi mengatakan, sebagai wakil rakyat dari Gerindra, dirinya tidak setuju bila ada tindakan korupsi di Kabupaten Solok, apalagi itu sudah menjadi temuan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya rasa, siapapun di Kabupaten Solok sangat mendukung apa yang saya kerjakan ini. Perlu diketahui, pelaporan Bupati Solok Epyardi Asda ke KPK ini bukanlah semata-mata urusan pribadi ataupun kepentingan politik, namun betul-betul murni niat memberantas tindakan korupsi,” jelas Dodi.

Soal jabatannya sebagai Ketua DPRD, hingga saat ini dirinya menyebut masih menjadi Ketua DPRD yang sah.

Penulis: Niko Irawan
Editor: Erwin Syahril