Patrolmedia.co.id, Solok – Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melantik Bupati-Wakil Bupati Solok, Capt. Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu masa jabatan 2021-2024 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Senin (26/4/2021).
Turut dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Khairunnas dan Yulian Efi.
Pelantikan itudihadiri Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi dan Guspardi Gaus, Gubernur bersama Tim Penggerak PKK Sumbar, Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Pimpinan DPRD Sumbar, Forkopimda Sumbar, Bupati/Walikota se-Sumbar, KPU, Bawaslu dan undangan lainnya.
Pada prosesi pelantikan, dibacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pengambilan Sumpah jabatan, penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas sekaligus pemasangan tanda jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Ketua Tim Penggerak PKK Sumbar juga melakukan pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan kepada Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
Mahyeldi menyampaikan, pelantikan itu menunjukkan telah usainya seluruh rangkaian demokrasi di daerah.
Ia berpesan program visi dan misi yang diusung dapat seiring dan sejalan dengan visi dan misi pemerintahan provinsi dalam membangun daerah. Mayhedi juga meminta visi misi itu dipedomani agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pemerintah pusat. Ia berpesan agar implementasi sesuai konteks dan kondisi daerah.
“Kini saatnya kepala daerah mewujudkan janji-janji untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pastikan rakyat diseluruh pelosok daerah bisa merasakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujarnya.
Mahyedi mengatakan, pada program kementerian dan lembaga negara di pusat harus dijamin dapat terkonsolidasi dengan sebaik-baiknya.
Demikian pula dengan program lintas provinsi dan lintas kabupaten untuk bisa difasilitasi serta disinergikan dengan sebaik-baiknya.
Terkait dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah juga bisa berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Sumbar supaya setiap program yang akan dilaksanakan nanti sungkron dengan pemerintah provinsi nantinya.
