Jadi, lanjut Zul Elfian, kebijakan pengembangan pegawai bukan semata-mata urusan Sekretariat atau Bagian Kepegawaian saja tetapi tanggung jawab semua pihak.
Atasan punya tanggung jawab besar dalam pengembangan kompetensi dan kapasitas bawahannya.
Persentase tanggung jawab pengembangan pegawai yang terbesar ada di tangan atasan yang berkontribusi sebesar 60%.
“Sedangkan tanggung jawab organisasi dan individu masing-masing berkontribusi sebesar 20 persen,” terangnya.
Menurutnya, dengan adanya kewajiban pengembangan kompetensi pegawai minimal 20 jam pelajaran per tahun dan terbatasnya anggaran pengembangan, maka setiap pimpinan harus mengembangkan potensi bawahannya melalui berbagai cara.
“Tidak harus pelatihan klasikal atau tatap muka di kelas, namun bisa melalui metode pengembangan kompetensi yang lain seperti belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, tanya jawab atasan bawahan, magang, serta bentuk pelatihan non klasikal lainnya,” katanya.
Pengembangan inovasi pelayanan publik perlu didukung oleh ASN yang inovatif, sehingga pengembangan kompetensi ASN yang merupakan hak pegawai mutlak diperlukan.
Hal itu disebabkan tuntutan lingkungan strategis seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat.
Zul Elfian mengajak para peserta pelatihan untuk bersama-sama berupaya menjadi aparatur yang kompeten.
“Peserta diharapkan dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan efektif, efisien dan handal serta mampu membawa perubahan yang lebih baik agar tercapai kualitas aparatur yang maksimal dalam berinovasi untuk pengembangan kinerja, baik bagi diri sendiri maupun organisasi,” sebutnya.
Pelatihan diikuti 70 ASN terdiri dari pejabat administrator eselon 3 yang dibagi dalam 2 tahap yakni 35 orang tanggal 1 Maret dan 35 orang esoknya.
Kegiatan itu dihadiri Kepala BKPSDM Kota Solok, Bitel serta narasumber Dr. Tuti Rahmi,S.Psi,M.Psi, dosen psikologi dari Universitas Negeri Padang.
Penulis: Niko Irawan
Editor: Yogi Subroto
